Berbicara soal konflik modern Israel-Palestina mungkin bisa dirunut hingga akhir abad ke-19, sebelum pecahnya Perang Dunia I. Saat itu, Timur Tengah merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki selama 400 tahun lebih. Menjelang akhir abad ke-19, Palestina atau saat itu disebut Suriah Selatan, oleh penguasa Ottoman dipecah menjadi Provinsi Suriah, Beirut, serta Yerusalem. 

Saat itu Palestina didominasi warga Arab Muslim dengan sedikit warga Kristen Arab, Druze, Sirkasian dan Yahudi. Meski hidup di bawah penjajahan bangsa Turki, namun kehidupan di kawasan ini bisa dikatakan jauh dari konflik dan kekerasan.

Sementara itu nun di Benua Biru, warga Yahudi yang banyak tersebar di Eropa Tengah dan Eropa Timur, sudah sejak lama memimpikan ‘Kembali ke Zion’ atau sederhananya adalah kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun, imigrasi ke Palestina atau yang mereka sebut sebagai Tanah Israel baru dilakukan secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil dan niat mendirikan sebuah Negara Yahudi belum terbersit.

Niat mendirikan Negara Yahudi muncul sekitar 1859-1880 ketika gelombang anti-Semit mulai melanda Eropa dan Rusia. Inilah yang memicu terbentuknya Gerakan Zionisme pada 1897. Gerakan ini menginginkan pembentukan sebuah Negara Yahudi sebagai suaka untuk semua bangsa Yahudi di berbagai pelosok dunia. Kelompok ini pernah mempertimbangkan beberapa lokasi di Afrika dan Amerika sebelum akhirnya memilih Palestina sebagai tujuan akhir.

Seperti disinggung di atas, Palestina saat itu masih berupa kawasan yang menjadi kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki. Gerakan Zionisme yang didukung Dana Nasional Yahudi kemudian mendanai pembelian tanah di Palestina yang masih menjadi jajahan Ottoman Turki, untuk pembangunan pemukiman-pemukiman para imigran Yahudi. Gelombang imigrasi Yahudi, setelah terbentuknya Organisasi Zionis Dunia, kini menjadi lebih terorganisasi dengan tujuan yang jauh lebih jelas di masa mendatang.

Pada awalnya, imigrasi warga Yahudi ke Palestina tidak menimbulkan masalah di Palestina. Namun, dengan semakin banyaknya imigran Yahudi yang datang, maka semakin banyak pula tanah dibutuhkan untuk pembangunan permukiman. Konflik dan sengketa perebutan tanah tak jarang terjadi antara kedua bangsa ini. 

Semakin meningkatnya jumlah imigran Yahudi di Palestina ternyata juga membuat  Kekaisaran Ottoman khawatir. Namun kekhawatiran mereka lebih didasari fakta bahwa kebanyakan imigran Yahudi itu datang dari Rusia yang adalah musuh utama Ottoman dalam perebutan kekuasaan di kawasan Balkan. 

Ottoman khawatir para pendatang Yahudi dari Rusia ini akan menjadi perpanjangan tangan negeri asalnya untuk melemahkan kekuasaan Ottoman di Timur Tengah. Sehingga kekerasan pertama yang menimpa para imigran Yahudi pada sekitar 1880-an di Palestina –khususnya yang dilakukan Turki Ottoman- adalah karena mereka dianggap sebagai bangsa Rusia atau Eropa bukan karena mereka adalah Yahudi.

Langkah menentang imigran Yahudi pun dilakukan para penduduk lokal, khususnya warga Arab. Mereka mulai memprotes akuisisi tanah oleh pendatang Yahudi. Atas aksi protes ini akhirnya Kekaisaran Turki Ottoman menghentikan penjualan tanah kepada para imigran dan orang asing. Meski demikian pada 1914, jumlah warga Yahudi di Palestina sudah berjumlah 66.000 orang, separuhnya adalah para pendatang baru.

Sumber: Kompas

Dalam pilkada putaran kedua DKI Jakarta, versi laporan hitung cepat dari semua lembaga survei, pasangan Jokowi-Ahok menang. Dukungan mayoritas partai politik pada petahana bukan jaminan kemenangan. Sentimen agama dan etnis tak lagi signifikan menghadang Jokowi. Jakarta kembali membuktikan sebagai basis pemilih kritis rasional. ---

Janji Joko Widodo (Jokowi) memberikan kejutan, kali ini terbukti. Wali Kota Surakarta ini berhasil memenangkan pilkada Jakarta putaran kedua, meski baru pada tingkat laporan lembaga survei. Bukan hanya hitung cepat, melainkan juga real count yang dilakukan Cyrus Network dan e-Demokrasi Jakarta (FeD).

Pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) unggul lebih dari 50%. Jarak dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli melebihi angka margin of error. Hasil resmi KPU Daerah, diprediksi, tak banyak berbeda. Dibandingkan dengan putaran pertama, hasil ini mestinya tidak mengejutkan. Jokowi-Ahok lebih dahulu bikin kejutan saat menang pada putaran pertama, Juli lalu, menepis perkiraan semua lembaga survei yang mengunggulkan Foke.

Tapi kemenangan kali ini tetap istimewa, karena laju Jokowi menghadapi tantangan yang tak ringan. Dari segi dukungan partai politik, duet Jokowi-Ahok gagal menggaet dukungan tambahan partai baru. Sebagian besar partai politik mengalihkan dukungan kepada Foke-Nara. Jokowi hanya didukung PDI Perjuangan dan Gerindra. Itulah sebabnya, Jokowi mengibaratkan posisinya seperti semut melawan gajah.

Sandungan lain yang tak ringan adalah kampanye anti-Jokowi-Ahok yang mengusung sentimen agama dan etnis. Ahok kebetulan beragama Kristen Protestan. Banyak penceramah menggaungkan ayat larangan muslim memilih pemimpin non-Islam. Jakarta dikenal sebagai basis muslim fanatik. Bagi pendukung Foke berbasis sentimen agama, ternyata terdapat blunder.

KH Cholil Ridwan, salah satu Ketua MUI yang menyebut diri "Betawi asli 24 karat", menyebar pesan singkat (SMS) berisi kekecewaan, Kamis pagi, sebelum pencoblosan. Ia merasa sering memberi ceramah dan khotbah di berbagai tempat untuk memilih Foke atas alasan agama. Tapi ia kecewa. Kamis pagi itu, Cholil menyaksikan istri Foke tampil di televisi tanpa jilbab. Soal jilbab, bukan hanya istri Foke, Istri Nara pun, saat datang ke TPS, tanpa kerudung.

Dalam pantauan tim GATRA di lapangan, kemenangan Jokowi-Ahok merata. Foke dan Nara memang menang di TPS tempat mereka mencoblos. Tetapi beberapa TPS di sekitar Foke memberikan suara, di Menteng, Jakarta Pusat, dan sekitar runah Nara di Condet, Jakarta Timur, dimenangkan Jokowi. Meski PKS mengalihkan dukungan kepada Foke, di TPS tempat Hidayat Nurwahid memberikan suara, di Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, justru Jokowi menang. Hidayat adalah jagoan PKS pada putaran pertama dan peraih suara ketiga setelah Jokowi dan Foke.

Peraih suara keempat pada putaran pertama adalah pasangan independen Faisal Basri dan Biem Benyamin, putra tokoh Betawi, Benyamin Syuaeb. Perebutan suara di TPS tempat Faisal memilih, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimenangkan Jokowi. Begitu pula TPS di sekitar lokasi Faisal.

Keunikan terjadi di TPS tempat Biem Benyamin mencoblos, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Persis di TPS Biem, Jokowi menang. Tapi di TPS sebelah Biem mencoblos, Foke yang menang. Jagakarsa, menurut data yang dikumpulkan Cyrus Network, memang merupakan satu dari lima kecamatan se-Jakarta Selatan yang dimenangkan Foke. Empat kecamatan lain di Jakarta Selatan yang jadi basis Foke adalah Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, dan Setiabudi.

Ada 10 kecamatan se-Jakarta Selatan. Foke dan Jokowi sama-sama menang di lima kecamatan. Dari sisi persentase, menurut rekap Cyrus, Jokowi menang di semua wilayah kota. Tapi, dari sisi jumlah kecamatan, Foke dan Jokowi berimbang di Jakarta Selatan, yang sama-sama menang di lima kecamatan, dan di Jakarta Pusat sama-sama unggul di empat kecamatan.

Untuk Jakarta Pusat, Foke menang di Tanah Abang, Menteng, Senen, dan Johar Baru. Sedangkan Jokowi menang di Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, dan Gambir. Untuk Jakarta Barat, Utara, dan Timur, Jokowi unggul di sebagian besar kecamatan.

Di Jakarta Timur, Jokowi menang di delapan kecamatan dari total 10 kecamatan. Ketua MUI Jakarta Timur, KH Shodri, dikenal sebagai pendukung fanatik Jokowi, meski mayoritas ulama di MUI DKI Jakarta mendukung Foke. Di Jakarta Utara, Jokowi menang di lima dari enam kecamatan.

Di Jakarta Barat, Jokowi menang di enam dari delapan kecamatan. Persentase kemenangan Jokowi tertinggi terjadi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang unggul sampai 73%. Kelapa Gading merupakan sentra properti kalangan menengah-atas dan secara etnis, penduduknya banyak dari Tionghoa.

Kemenangan besar berikutnya di Penjaringan, Jakarta Utara, 69%, dan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 67%. Sedangkan kemenangan tertinggi Foke diraih di Mampang Prapatan dan Pancoran, Jakarta Selatan, pada kisaran 54%. Kawasan ini merupakan salah satu basis para habib Betawi.

Setelah menang versi hitungan survei, dalam pernyataan terbuka pertamanya, Jokowi menyerukan pendukungnya untuk tidak menyambut dengan hura-hura. "Cukup sujud syukur di rumah masing-masing," katanya.

Di salah satu stasiun televisi swasta, Jokowi mengaku sudah ditelepon Foke. Jokowi menyatakan maaf dan memandang Foke sebagai senior yang kelak dimintai masukan bila Jokowi sudah resmi menjadi gubernur. Foke sendiri, dalam keterangan persnya, menghargai pasangan Jokowi sebagai pemenang versi survei.

Jakarta kembali menunjukkan sebagai basis pemilih kritis. Awal reformasi, pada Pemilu 1999, Jakarta pernah dimenangkan PDI Perjuangan, yang saat itu menjadi simbol anti-status quo Orde Baru. Lalu, pada Pemilu 2004, Jakarta menjadi basis kemenangan PKS.

Tapi, lima tahun kemudian, 2009, Jakarta memberikan kemenangan kepada Demokrat. Jakarta, seperti harapan Foke, saat keterangan pers Kamis sore, jadi barometer demokrasi Indonesia. (Tim GATRA)

Laporan Utama Majalah Gatra edisi 18/45, terbit Jumat 21 September 2012

KEBANYAKAN orang Amerika sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ‘Innocence of Muslim’. Itulah film yang telah membuat dunia Islam terbakar, protes mengguyur di Mesir dan Libya dan menyebabkan kematian duta besar AS untuk Libya, Christopher Stevens.

Siapa Sam Bacile, publik Amerika juga tidak begitu paham. Sebelum jadi ‘terkenal’, Bacile sempat melakukan wawancara dengan The Wall Street Journal tertangkap kemudian bersembunyi, entah dimana.

Menurut Journal, Bacile membuat film itu dengan biaya donor dari “$ 5 juta yang didapatkan dari 100 orang Yahudi”. Ia memproduksi film tersebut dengan menggunakan 60 aktor dan 45 kru.

Bacile mengatakan kepada Journal bahwa ia membuat film untuk mengekspos “Islam sebagai agama yang penuh kebencian.”

“Islam adalah kanker,” katanya kepada surat kabar itu. “Film ini adalah film politik. Ini bukan film agama…”

Dalam wawancara lain, Bacile mengatakan kepada The Associated Press bahwa dia adalah seorang pengembang real estate dan seorang Yahudi Israel, namun pemerintah Israel mengatakan kepada kantor berita mereka, mereka tidak memiliki catatan apapun akan identitas Bacile.

Anehnya, tidak jejak untuk Bacile. Tak ada properti, telepon, lisensi atau catatan pengadilan. Dan Bacile tidak membuat berita sampai hari ini.

Bacile mengulangi apa yang dia katakan Journal kepada AP.

“AS kehilangan banyak uang dan banyak orang dalam perang di Irak dan Afghanistan, tapi kita berjuang dengan ide-ide,” katanya. Kisah di AP juga menunjukkan bahwa Bacile mungkin telah memperingatkan film ini akan menjadi kontroversial dan terbukti menghasut kekerasan.

“Kau akan menjadi Theo van Gogh berikutnya,” kata Steve Klein, seorang konsultan film, kepada Bacile. Van Gogh, AP menjelaskan, adalah pembuat film Belanda yang tewas setelah membuat filmnya menghina Islam.

“Innocence of Muslim” adalah film yang panjang. Pada awal Juli, “Sam Bacile” memposting sebuah trailer 14 menit dari film di YouTube. Trailer Bacile ini menggambarkan Muhammad sebagai orang tolol dan sebagai nabi palsu.

Bacile mengatakan kepada AP bahwa ia menyesal atas kematian Duta Besar Stevens, tetapi ia menyalahkan kematiannya pada sistem keamanan negara tersebut.

“Saya merasa sistem keamanan [di kedutaan] tidak baik,” kata Bacile. “Amerika harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya.” 

Anda ingin melihat cuplikan 

Jakarta - Saya masih ingat, kejadiannya sekitar tahun 2001. Waktu itu Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, datang ke kantor Metro TV. Theys ditemani sejumlah anggota PDP termasuk Sekjen PDP Taha Alhamid.

Theys dan kawan-kawan mengajak Metro TV membuka stasiun di Papua. “Selama ini kami menilai Metro TV obyektif dalam memberitakan apa yang terjadi di Papua,” ujarnya. PDP sudah menyediakan dana Rp 5 miliar dan tanah di daerah Sentani. “Melalui Metro TV, kami juga ingin meluruskan sejarah,” ujar Taha Alhamid. “Apa benar dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969 seluruh rakyat Papua ingin masuk NKRI atau hasil Pepera waktu itu merupakan rekayasa.”

Saya mempertegas hasil yang ingin mereka capai dalam upaya “pelurusan sejarah” itu, “Jika dalam upaya meluruskan sejarah itu kemudian terbukti rakyat Papua dicurangi, apa yang akan terjadi?” “Nanti akan kami tentukan. Apakah kami akan tetap menjadi bagian NKRI atau kami berpisah,” Theys menegaskan.

Ketika hasil pertemuan saya sampaikan pada Surya Paloh sebagai pimpinan tertinggi di Me-tro TV, jawab-annya tegas: “Tak ada ruang untuk mendiskusikan keabsahan Papua sebagai bagian dari NKRI. Itu sudah final dan tak boleh diganggu gugat.”

Tapi kami sepakat bahwa Metro TV berkomitmen untuk terus menyuarakan ketidakadilan yang mendera rakyat Papua. 

Kerusuhan dan memanasnya suhu politik di Papua akhir-akhir ini, bermuara pada keinginan merdeka, membuat saya teringat pada perjuangan Theys dan kawan-kawan. Sejak Theys ditemukan tewas dengan leher terjerat di dalam mobilnya, suhu politik dan perjuangan ke arah kemerdekaan Papua menyusut. Lalu mengapa suara-suara yang menginginkan Papua merdeka kembali menggema setelah sekian tahun?

Hal yang paling mendasar adalah faktor kesejahteraan dan rasa aman. Setelah menjadi bagian NKRI, rakyat belum merasakan perubahan mendasar dalam kedua hal itu. 

Mengapa otonomi khusus yang diberikan kepada Papua tidak juga mampu meredam gejolak di sana? Saya melihat perilaku para pemimpin merupakan sumber persoalan, baik pemimpin di pusat maupun daerah itu sendiri.

Pada saat Barnabas Suebu terpilih kedua kalinya sebagai gubernur, saya diminta ke Jayapura untuk merintis pendirian Metro TV di sana. Saya pergi sekitar tahun 2006. Setelah meninggalkan Jayapura pada 1978, saya terpana dan sedih ketika melihat Taman Imbi sebagai “alun-alun” kota semakin kumuh dan pembangunan kota yang semrawut. 

Pada kesempatan “berpidato” di depan gubernur dan sejumlah pejabat tinggi Pemda Papua, saya menegaskan inilah saatnya kita semua berkomitmen membangun Papua. Bahkan kepada Barnabas, saya tekankan pada periode pertama sebagai gubernur, cukup sudah dia mendapat manfaat materi dari jabatannya. 

Kini saatnya dia betul-betul mencurahkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan Papua dan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi mencari kekayaan untuk pribadi maupun keluarga. Hal itu juga berlaku untuk seluruh pejabat Pemda. Sebab sebentar lagi kucuran dana Otsus yang luar biasa besar akan menguji komitmen mereka semua. Jika mereka tidak mampu mengendalikan godaan, korupsi akan merajalela. 

Kepada Barnabas dan jajarannya, saya katakan ini saatnya untuk membangun Papua. “To be or not to be. Kalau kali ini gagal, maka sampai kapan pun Papua tidak akan pernah mampu bangkit.” Apa mau dikata. Selang beberapa bulan, saya mendapat laporan peralatan yang kami beli untuk membangun stasiun Metro TV di sana di-mark up oleh pejabat-pejabat Pemda yang ditunjuk. 

Saat bertemu Gubernur Bar-nabas Suebu, saya sampaikan kemarahan saya soal itu. Dia berjanji akan memecat anak buahnya. Tapi kondisi semakin parah. Barnabas lebih sibuk berada di Jakarta. Alasannya sedang mencari dana investasi dari pusat dan pemerintah Cina untuk pembangunan Papua.

Keadaan semakin menyedihkan saat sejumlah kepala daerah di Papua diperiksa dalam kasus korupsi. Tampaknya dana Otsus yang triliunan membuat banyak orang “mabuk”. Para bupati berubah jadi raja-raja kecil. Mereka juga lebih sering terlihat di Jakarta ketimbang bersama rakyat memajukan daerahnya. Alasannya klise: mencari peluang investasi. Tapi dalam beberapa kesempatan saya melihat “raja-raja kecil” itu hidup berfoya-foya dengan fasilitas mewah di Jakarta. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kekurangan. Sungguh ironis. 

Apa yang kita bisa harapkan dari situasi seperti ini? Belum lagi “semut-semut” dari luar Papua yang mencoba ikut menikmati manisnya gula yang meluber di sana semakin memperparah keadaan. Bukan rahasia lagi, para pejabat dari luar Papua yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih berusaha secepat-cepatnya mengeruk kekayaan untuk modal ketika pulang ke daerah masing-masing. Papua hanya menjadi obyek untuk mengeruk kekayaan. Tak ada niat tulus untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Papua yang merupakan bagian dari NKRI.

Maka, jangan heran apalagi kaget jika belakangan ini muncul kembali keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Mereka tidak melihat jalan keluar lain untuk bisa menikmati hidup layak secara ekonomi dan bebas dari ancaman kekerasan yang terus mendera mereka. Rakyat Papua selama ini harus menanggung akibat dari kelakuan para pemimpin yang sibuk memikirkan kepentingan mereka sendiri.

(RS/RS)